Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia, yang terdiri dari para investor dan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), melakukan audiensi dengan Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pertemuan utama berlangsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta perwakilan Komisi IX DPR RI Puti Sari. Perwakilan mitra juga sempat diterima dalam audiensi oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.
Poin-poin penting terkait audiensi para mitra dan investor BGN tersebut meliputi:
1. Latar Belakang & Alasan Mengadu ke DPR
Para mitra melakukan demonstrasi dan audiensi karena merasa dirugikan oleh kebijakan penghentian sementara (suspen) atau penangguhan operasional dapur SPPG secara sepihak oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Investasi Besar: Para mitra menegaskan posisi mereka sebagai investor swasta/daerah yang mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data perserikatan mitra, ada sekitar 13.000 dapur SPPG yang tertahan atau belum diaktifkan kembali, dengan taksiran total nilai investasi mandiri yang sudah dikeluarakan mencapai Rp26 triliun.
Kerugian Operasional: Pergantian kepemimpinan atau regulasi baru di tubuh BGN dinilai membuat nasib operasional dapur menggantung. Beberapa mitra mengaku mengalami kerugian miliaran rupiah akibat pembekuan yang terjadi pasca-adanya penyesuaian aturan dan isu teknis di lapangan.
2. Tuntutan Utama Para Mitra BGN
Kepastian Moratorium & Status Hukum: Meminta kejelasan status keberlanjutan dapur SPPG yang saat ini pembangunannya mandek di berbagai daerah.
Pertemuan dengan Kepala BGN: Mendesak DPR untuk memfasilitasi pertemuan tatap muka langsung dengan Kepala BGN Sudaryono guna membahas tata kelola kemitraan yang transparan dan bertanggung jawab.
Keadilan bagi Wilayah Terpencil: Meminta perhatian agar penyebaran dan penanganan SPPG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) mendapat hak dan porsi kemitraan yang setara.
Payung Hukum Permanen: Mendorong penerbitan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis (MBG) agar posisi regulasi dan keterlibatan investor swasta memiliki jaminan hukum yang kuat.
3. Respons dan Tindakan DPR/DPD RI
Memfasilitasi Dialog: Pimpinan DPR RI langsung menghubungi Kepala BGN Sudaryono untuk menjadwalkan pertemuan bersama perwakilan presidium mitra BGN guna mencari jalan keluar bersama.
Pembahasan di Komisi Terkait: DPR membawa aspirasi dari Forum Investor dan Asosiasi Mitra BGN ini ke ruang rapat Komisi IX untuk ditindaklanjuti secara legislatif.
Pendataan Kerugian: Dari pihak DPD RI, Tamsil Linrung meminta Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional (Permit BGN)
menyusun data konkret per wilayah (lokasi dapur, biaya yang keluar, dokumen dasar) agar tuntutan ganti rugi atau kepastian status dapat diperjuangkan berbasis data yang valid kepada pemerintah pusat.